Qanun Aceh kembali dibahas pekan depan

pemerintah pusat serta pemprov aceh mau terserah berhadapan, pekan depan, guna membahas kelanjutan penggunaan lambang serta simbol selama bendera daerah dan diatur dalam qanun (perda), tutur menteri di negeri gamawan fauzi, kamis.

tanggal 30 (april) mau berhadapan dulu selama jakarta. kami hendak berdialog dulu. saat ini gubernur zaini abdullah sedang sosialisasi, tutur gamawan usai membuka peringatan hari otda 2013 selama jakarta.

dia menambahkan kesepakatan ternyata kedua belah bagian saat ini merupakan saling menenangkan diri sampai kedua tim bertemu.

sebelumnya, pemerintah pusat dan pemprov aceh tiap-tiap membentuk tim agar membahas lebih lanjut tentang penyelesaian polemik penggunaan lambang bulan dan bintang dalam bendera aceh.

Informasi Lainnya:

tim kemdagri sudah siap, tapi gubernur aceh menyewa waktu agar menyosialisasikan hasil verifikasi qanun pascapertemuannya melalui presiden susilo bambang yudhoyono.

kami sudah siap, ternyata gubernur aceh zaini abdullah membayar waktu 15 hari supaya sosialisasi juga koordinasi melalui berbagai pihak di aceh, katanya.

usai waktu sosialisasi oleh tim aceh, kedua tim hendak duduk bersama agar membahas Satu per Salah satu poin verifikasi qanun nomor 3 tahun 2013 mengenai bendera serta lambang aceh tersebut.

tim yang dibentuk dari kemdagri terdiri atas sederat pns setingkat direktur jenderal (dirjen) serta pejabat eselon dua.

pembahasan antartim itu dilakukan karena kemdagri sudah menanggapi evaluasi qanun aceh dalam 14 hari, oleh karenanya pembicaraan antara kedua belah pihak mampu terjalin lebih konkret.

selama menanti pertemuan dan pembicaraan lanjutan, kedua belah bagian telah sepakat untuk menjaga kondisi dengan menenangkan diri, serta pemprov aceh setuju agar tidak menerapkan qanun.

polemik terkait bendera aceh ditampilkan sesudah dewan perwakilan rakyat aceh (dpra) mengesahkan penggunaan lambang bulan sabit juga bintang dijadikan bendera daerah selama 25 maret.

peraturan itu tertuang dalam qanun (perda) nomor 3 tahun 2013 mengenai bendera juga lambang aceh.

sejumlah lambang selama bendera itu disinyalir menyerupai simbol-simbol dan sudah dimanfaatkan oleh grup separatisme gam, dan di 15 agustus 2005 telah melakukan penandatanganan nota kesepakatan damai perjanjian helsinki dengan pemerintah indonesia.

mendagri bahkan telah mendatangi gubernur zaini abdullah dan perwakilan dpra pada aceh guna membicarakan mengenai penggunaan lambang serta simbol bendera daerah itu.

sementara itu, pemerintah pusat terus melakukan komunikasi intensif melalui pemprov aceh guna membeli kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak.

pada dasarnya, pemerintah tak melarang penggunaan bendera daerah sebagai bentuk karakter tradisi lokal, cuma penggunaan lambang dan simbol selama bendera tersebut tak boleh mengindikasikan gerakan separatisme dari nkri.