badan kepegawaian daerah (bkd) karimun, provinsi kepulauan riau, mengimbau pegawai honorer yang memanipulasi data perekrutan, sebaiknya mengundurkan diri.
imbauan itu disampaikan kepala bkd karimun kamarullazi pada hadapan 103 honorer dalam pertemuan selama ruang rapat kantor bupati karimun, senin.
dalam pertemuan dan dan dikuti kepala inspektorat juga pengawasan daerah (irwasda) m ikbal, kamarullazi mengatakan, terhitung hari ini, bkd dengan tim verifikasi akan memeriksa terserah berkas yang diserahkan 103 pewagai honorer.
tim hendak memverifikasi ulang berkas yang benar. jadi, bila seandainya ada dan menyimpan memanipulasi data, sebaiknya mengundurkan diri karena aksi itu mempunyai konsekuensi hukum. jangan hingga muncul sanggahan sesudah diumumkan lulus sebagai calon pegawai negeri sipil, katanya.
Informasi Lainnya:
menurut dia, dugaan pemalsuan data tak dulu merupakan tanggung jawab bkd, sementara merupakan kewenangan aparat penegak hukum sebab telah tergolong tindak pidana.
kalau terbukti memalsukan data, tersebut bukan urusan kami, ujarnya.
kepala irwasda m ikbal menegaskan dugaan pemalsuan data mesti diselesaikan karena mampu menimbulkan preseden buruk selama perekrutan honorer selama lingkungan pemkab karimun.
jika ditemukan bukti kuat, maka bisa diproses secara hukum walaupun sudah diangkat merupakan cpns, katanya.
sementara tersebut, ketua lsm payung mahkota lsm andri sopandi menungkapkan zat pidana tidak hilang meski honorer yang diduga memanipulasi data mengundurkan diri.
harus tetap diproses dengan hukum sebab perbuatan itu sudah tergolong tindak pidana. bukan cuma honorer dan bersangkutan, pejabat y ang menandatangani surat pengangkatan sebagai honorer dan mesti diproses secara hukum, ujarnya.
tindakan tegas pada oknum honorer yang diduga memanipulasi data bukan hanya agar menegakkan hukum, tetapi untuk mewujudkan keadilan makanya tidak banyak pihak-pihak yang terzalimi.
kasihan melalui orang dan berhak tapi tidak miliki kedekatan dengan kekuasaan tersingkir gara-gara perbuatan yang tidak terpuji itu. efek jera harus diberikan sehingga tak ada dulu oknum yang berbuat demikian, tegasnya.
ketua lsm kopari henry aris bawole menungkapkan di peraturan pemerintah no43/2007 serta keputusan menteri pendayagunaan dan aparatur negara no5/2010 perihal pengangkatan honorer kategori ii mengungkapkan kiranya tidak banyak klausul atau Satu pasal pun dan menunjukan bahwa honor daerah mampu diangkat dibuat cpns.
peraturan tersebut menyebutkan kiranya honorer dibiayai tidak melalui apbd serta apbn. tak serta ada pasal dan menyebutkan kiranya mereka bisa berusaha di instansi pemerintah dengan terus-menerus. faktanya, 103 honorer itu adalah honor daerah namun honornya berasal daripada apbd atau apbn. ujarnya.
ketua komisi a jamaluddin menungkapkan, pihaknya sudah menemukan dugaan manipulasi data sejumlah honorer yang memenuhi kriteria menjadi cpns 2013 di normatif honorer kategori ii daripada dinas studi.
dalam sk kepala dinas pendidikan no 137/kpts/2008 perihal penetapan tenaga pendidik dan kependidikan penerima tunjangan perbaikan pendapatan sekolah negeri serta swasta pada 31 desember 2008, jelas memaparkan 12 orang tercatat pada mendaftar normatif honorer kategori ii, bukan honorer yang murni direkrut pada 2004/2005, ucap ketua komisi a dprd karimun, jamaluddin, di tanjung balai karimun, jumat.
menurut jamaluddin, surat dan ditandatangani harris fadillah semasa menjabat kepala dinas studi karimun tersebut mampu untuk bukti bahan sanggahan ke kelompok kerja penanganan honorer pemkab karimun, badan kepegawaian negara (bkn) regional pekanbaru, serta mampu dibuat bukti bagi aparat penegak hukum untuk mengungkap manipulasi data honorer.
terkait hal tersebut, secara dan merta kedua belas tenaga honorer berinisial, ws, km, cd, ss, wn, rbc, gi, da, ap, drs, rd serta ad, gagal menjadi tenaga honorer kategori ii dan memenuhi kriteria merupakan cpns 2013. rata-rata mereka tercatat untuk tenaga honorer selama tahun 2006 dan 2007, hanya Salah satu orang dan tercatat dijadikan honorer direkrut dalam 1 desember 2005, tuturnya.
bukti dugaan manipulasi data lain, lanjut dia, adalah adanya sederat honorer dan tercatat di mendaftar normatif honorer kategori ii hasil validasi bkn, direkrut tahun 2004 melalui sumber pembiayaan daripada dana bantuan operasional sekolah (bos).
sepengetahuan aku, dana bos supaya sd juga smp awalnya dimulai oleh pemerintah pusat pada juli 2005, tujuannya untuk percepatan pencapaian web wajib mempelajari sembilan tahun. karena tersebut sudah selayaknya data honorer yang dibiayai dengan dana bos diteliti ulang, sebab otomatis waktu kerja honorer yang dibiayai dana bos, terhitung belum Salah satu tahun direkrut sebagai honorer dalam 31 desember 2005, ujarnya.