Terdakwa: putusan Pengadilan Tipikor Yogyakarta dinilai tebang pilih

keputusan majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi yogyakarta kepada 32 anggota dprd gunung kidul periode 2004-2009 dinilai tebang lihat, dan tidak adil.

seorang terdakwa kasus korupsi tunjangan kesejahteraan umum anggota dprd gunung kidul kurun waktu periode 2004-2009 ternalem dalam gunung kidul, jumat, menyatakan vonis diantara Salah satu tahun hingga 1,5 tahun pada 32 mantan anggota dprd gunung kidul tersebut, merupakan jenis ketidakadilan hukum.

jangan hingga hukum di indonesia tebang pilih, ujarnya.

menurut dia, keputusan majelis hakim tak adil, karena tidak berbagai anggota dewan dijatuhi hukuman. tunjangan kesejahteraan umum itu sudah dianggarkan pada 2004, dalam empat bulan.

Informasi Lainnya:

anggota dprd diy nonaktif ini menyampaikan anggota dprd gunung kidul kurun waktu 2004-2009 tersebut juga baru menerima tunjangan dan sama pada empat bulan, yakni september sampai desember. mereka dilantik merupakan anggota dewan pada 11 agustus 2004.

besaran tunjangan dan diterima anggota dprd jangka waktu ini mencapai jutaan rupiah semua bulannya, ujarnya.

ternalem mengatakan alasan jaksa yang tak memproses secara hukum terhadap 23 anggota dprd jangka waktu 1999-2004 karena alasan sudah mengembalikan uang terhadap negara, adalah suatu kebohongan.

salah Satu daripada 23 anggota dewan yang tidak terseret hukum itu tidak diproses, sekalipun masih membayarkan lagi biaya dalam 8 februari lalu, katanya.

kasi pidsus kejari wonosari, gunung kidul, sigit kristanto menungkapkan, pada amar putusan majelis hakim tipikor yogyakarta dan menyebutkan nama mantan bupati gunungkidul almarhum yoetikno, serta sekda sugito dijadikan ketua tim anggaran pendapatan daerah (tapd) ketika itu ikut terlibat.

bahkan 23 mantan anggota dewan dan lepas daripada tuntutan hukum dan disebut ikut serta selama korupsi, kata dia hendak adalah acuan supaya menindaklanjuti pengembangan jumlah korupsi tunjangan dprd dan menyeret 32 mantan anggota dewan tersebut menjadi terpidana, dengan hukuman bervariasi antara Salah satu hingga 1,5 tahun. kami tentu akan menindaklanjuti, namun masih menunggu salinan, ujarnya.

ia menyampaikan selama perkara jumlah korupsi itu ke 23 pihak tersebut telah tidak ikut dibuat tersangka. sebab, mereka kooperatif, sebab langsung mengembalikan tidak salah waktu ketika merupakan temuan badan pemeriksaan keuangan (bpk).

mereka, selama keuntungan ini 32 pihak yang divonis di pengadilan tipikor memang telah mengembalikan, akan tetapi telah melampaui batas waktu dan ditentukan, hingga diproses hukum, katanya.

sigit menyatakan mengapa pengambil keputusan yakni bupati dan sekda tidak ikut ditentukan sebagai tersangka, karena kejaksaan belum melihat niatnya.

mengenai putusan hakim kepada 32 mantan anggota dewan itu, kejaksaan menyatakan baru pikir-pikir. bila kaum terdakwa dan telah diputus bersalah mengajukan banding, tentunya kejaksaan wajib mengikuti, ujarnya.